Ribuan peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS PBI di seluruh Indonesia melaporkan kepanikan yang sama pada awal Februari 2026. Saat hendak berobat ke fasilitas kesehatan, mereka mendapati status kepesertaan BPJS PBI yang sebelumnya aktif tiba-tiba berubah menjadi nonaktif. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan, terutama bagi masyarakat tidak mampu yang bergantung sepenuhnya pada jaminan kesehatan dari pemerintah.
Penonaktifan massal ini ternyata bukan tanpa alasan. Berdasarkan keterangan resmi Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian data berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku efektif sejak 1 Februari 2026. Peserta yang dinonaktifkan digantikan oleh peserta baru sehingga kuota tetap terjaga.
Kabar baiknya, kepesertaan yang sudah dinonaktifkan masih dapat diaktifkan kembali melalui prosedur tertentu. Artikel ini akan membahas secara detail penyebab BPJS PBI nonaktif, cara mengecek status kepesertaan, syarat dan prosedur reaktivasi, hingga tips agar kartu KIS Anda tetap aktif.
Apa Itu BPJS PBI dan Dasar Hukumnya?
BPJS PBI atau Penerima Bantuan Iuran merupakan program jaminan kesehatan nasional yang iurannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan merupakan bentuk perlindungan kesehatan bagi warga negara Indonesia yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu secara ekonomi.
Dasar hukum pelaksanaan BPJS PBI mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Secara teknis, penetapan peserta PBI JK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
Data penerima manfaat BPJS PBI bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Pemutakhiran data dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.
Tujuan dan Manfaat Program BPJS PBI
Program BPJS PBI memiliki beberapa tujuan strategis yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan utamanya adalah menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak sanggup membayar iuran BPJS secara mandiri.
Selain itu, program ini bertujuan mengurangi angka kemiskinan akibat beban biaya kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata, serta mewujudkan Universal Health Coverage sesuai amanat konstitusi.
Manfaat konkret bagi peserta BPJS PBI antara lain mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit pemerintah kelas III, perlindungan dari risiko finansial akibat biaya pengobatan yang mahal, akses ke obat-obatan esensial dan tindakan medis yang diperlukan, serta jaminan kesehatan bagi seluruh anggota keluarga yang terdaftar. Iuran BPJS PBI sebesar Rp42.000 per orang per bulan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah tanpa membebankan biaya apa pun kepada peserta.
Syarat dan Kriteria Penerima BPJS PBI 2026
Syarat Umum
Untuk menjadi atau tetap menjadi penerima BPJS PBI, terdapat beberapa persyaratan dasar yang wajib dipenuhi. Peserta harus merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdaftar dan valid di database Dukcapil. Selain itu, calon penerima harus masuk dalam kategori fakir miskin atau orang tidak mampu berdasarkan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
Kriteria Penerima
Peserta yang berhak menerima BPJS PBI adalah mereka yang terdaftar aktif dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Kriteria utama meliputi ketidakmampuan secara ekonomi yang dibuktikan melalui verifikasi data oleh petugas sosial. Peserta tidak boleh terdaftar sebagai pekerja penerima upah di perusahaan mana pun, karena apabila sudah berstatus karyawan dengan BPJS dari pemberi kerja maka status PBI otomatis gugur. Khusus untuk bayi yang lahir dari ibu peserta PBI JK, mereka otomatis terdaftar namun keluarga wajib melaporkan NIK bayi ke BPJS maksimal dalam waktu 3 bulan.
Dokumen yang Diperlukan
Dokumen yang perlu disiapkan untuk pendaftaran atau reaktivasi meliputi KTP asli dan fotokopi, Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi, kartu BPJS PBI atau KIS yang tidak aktif, serta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan setempat. Pastikan seluruh dokumen dalam kondisi terbaca dan data yang tertera sesuai dengan database kependudukan.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Nama Program | BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) |
| Penyelenggara | BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial |
| Sasaran Penerima | Masyarakat fakir miskin dan tidak mampu yang terdaftar di DTKS |
| Iuran per Bulan | Rp42.000/orang (ditanggung pemerintah sepenuhnya) |
| Dasar Hukum | UU No. 40/2004, UU No. 24/2011, Permensos No. 21/2019 |
| Kontak Layanan | Care Center 165, WhatsApp CHIKA 0811-8750-400 |
Cara Reaktivasi BPJS PBI Nonaktif Februari 2026 dengan Mudah
Cara Pertama: Reaktivasi Via Dinas Sosial dan Kantor BPJS
Langkah 1: Pastikan Status Kepesertaan Benar-Benar Nonaktif
Sebelum mengajukan reaktivasi, periksa terlebih dahulu status kepesertaan BPJS PBI Anda melalui aplikasi Mobile JKN, WhatsApp CHIKA di nomor 0811-8750-400, atau menghubungi Care Center 165. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kartu memang benar-benar dalam kondisi nonaktif dan bukan sekadar gangguan sistem sementara.
Langkah 2: Siapkan Seluruh Dokumen Persyaratan
Kumpulkan dokumen yang dibutuhkan meliputi KTP dan Kartu Keluarga asli beserta fotokopinya, kartu BPJS PBI atau KIS yang nonaktif, serta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan setempat. Pastikan data pada KTP dan KK sudah sesuai dengan data di Dukcapil agar proses verifikasi berjalan lancar.
Langkah 3: Kunjungi Kantor Dinas Sosial Kabupaten atau Kota
Datangi kantor Dinas Sosial di kabupaten atau kota tempat tinggal Anda. Laporkan bahwa status kepesertaan KIS PBI telah nonaktif dan serahkan seluruh dokumen yang sudah disiapkan. Petugas akan memeriksa apakah nama Anda masih terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Langkah 4: Proses Verifikasi dan Penerbitan Surat Rekomendasi
Setelah dokumen diserahkan, Dinas Sosial akan melakukan verifikasi data. Apabila nama Anda masih tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria masyarakat tidak mampu, Dinas Sosial akan menerbitkan surat rekomendasi reaktivasi. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa hari kerja tergantung kebijakan masing-masing daerah.
Langkah 5: Ajukan Reaktivasi ke Kantor BPJS Kesehatan
Bawa surat rekomendasi dari Dinas Sosial beserta dokumen pendukung lainnya ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Serahkan berkas kepada petugas untuk diproses lebih lanjut. Jika seluruh persyaratan lengkap dan data DTKS masih aktif, kepesertaan biasanya dapat diaktifkan kembali dalam waktu 1×24 jam.
Cara Kedua: Jika Nama Sudah Tidak Ada di DTKS
Apabila setelah verifikasi ternyata nama Anda sudah tidak terdaftar dalam DTKS, maka diperlukan mekanisme pendaftaran ulang. Kunjungi Dinas Sosial setempat dan ajukan “Daftar Usulan” untuk dimasukkan kembali ke dalam DTKS. Proses ini memerlukan waktu lebih lama karena harus melewati tahapan verifikasi dan validasi data oleh petugas sosial. Pastikan Anda membawa seluruh dokumen pendukung termasuk SKTM dari kelurahan.
Jadwal dan Ketentuan Reaktivasi BPJS PBI Februari 2026
Kebijakan penonaktifan peserta PBI JK berlaku efektif sejak 1 Februari 2026 berdasarkan SK Mensos Nomor 3/HUK/2026. Bagi peserta yang baru mengetahui kartunya nonaktif saat hendak berobat, BPJS Kesehatan memberikan waktu pengurusan administratif selama 3×24 jam.
Kepesertaan yang telah dinonaktifkan paling lama enam bulan sejak penetapan penghapusan masih dapat direaktivasi, dengan syarat peserta masih dinilai layak menerima bantuan kesehatan. Namun, jika penonaktifan sudah melebihi enam bulan, peserta perlu mendaftar ulang melalui mekanisme usulan baru di Dinas Sosial. Proses reaktivasi dengan status DTKS masih aktif umumnya lebih cepat dan kartu bisa kembali berfungsi dalam hitungan jam.
Cara Cek Status Kepesertaan BPJS PBI
Cek Via Aplikasi Mobile JKN
Unduh aplikasi Mobile JKN yang tersedia di Google Play Store dan Apple App Store. Login menggunakan NIK atau nomor kartu BPJS Anda, lalu pilih menu “Peserta” untuk melihat status keaktifan kartu yang akan muncul tepat di bawah nama peserta.
Cek Via WhatsApp CHIKA
Simpan nomor layanan CHIKA BPJS Kesehatan di 0811-8750-400 pada kontak ponsel Anda. Kirimkan pesan dengan mengetik “Menu” atau “Cek Status”, lalu ikuti instruksi otomatis untuk memasukkan NIK dan tanggal lahir. Layanan ini tersedia selama 24 jam nonstop.
Cek Via Care Center 165
Hubungi BPJS Kesehatan Care Center di nomor 165 (tarif pulsa lokal). Siapkan NIK dan nomor Kartu Keluarga untuk keperluan verifikasi data oleh petugas. Layanan ini cocok bagi Anda yang membutuhkan penjelasan lebih detail langsung dari petugas BPJS Kesehatan.
Tips Penting Seputar BPJS PBI
Pertama, rutin mengecek status kepesertaan BPJS PBI secara berkala, minimal sebulan sekali, agar tidak kaget saat membutuhkan layanan kesehatan. Kedua, pastikan data kependudukan pada KTP dan KK selalu terupdate dan sinkron dengan database Dukcapil. Ketiga, segera laporkan setiap perubahan data keluarga seperti kelahiran, kematian, atau perpindahan domisili ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Keempat, jangan menunggu hingga sakit baru mengecek status kartu KIS Anda. Kelima, simpan seluruh dokumen penting seperti KTP, KK, dan kartu BPJS dalam kondisi baik dan mudah dijangkau. Keenam, manfaatkan layanan digital seperti aplikasi Mobile JKN dan WhatsApp CHIKA untuk kemudahan akses informasi.
Masalah yang Sering Terjadi dan Solusinya
Masalah pertama yang sering dialami adalah peserta baru mengetahui kartunya nonaktif saat sedang membutuhkan layanan kesehatan mendesak. Solusinya, BPJS Kesehatan memberikan toleransi waktu 3×24 jam untuk pengurusan administratif. Segera hubungi petugas rumah sakit dan jelaskan kondisi Anda.
Masalah kedua adalah NIK tidak sinkron dengan data Dukcapil sehingga proses reaktivasi terhambat. Solusinya, kunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terlebih dahulu untuk memperbaiki data kependudukan sebelum mengajukan reaktivasi.
Masalah ketiga adalah nama peserta sudah tidak terdaftar dalam DTKS. Dalam kasus ini, peserta harus mengajukan pendaftaran ulang melalui mekanisme “Daftar Usulan” di Dinas Sosial setempat. Proses ini memang memerlukan waktu lebih lama namun tetap bisa dilakukan.
Apabila mengalami kendala yang tidak kunjung terselesaikan, hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165 atau datangi langsung kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat untuk mendapatkan pendampingan.
FAQ: Pertanyaan Seputar BPJS PBI Nonaktif
Q1: Apakah BPJS PBI yang sudah nonaktif masih bisa diaktifkan kembali? Ya, kepesertaan BPJS PBI masih dapat diaktifkan kembali selama peserta memenuhi syarat sebagai penerima bantuan dan masih terdaftar atau bersedia diusulkan kembali dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Dinas Sosial setempat.
Q2: Berapa lama proses reaktivasi BPJS PBI dari awal hingga selesai? Durasi proses reaktivasi bervariasi mulai dari 1 hingga 30 hari kerja, tergantung pada faktor status nonaktif, kelengkapan dokumen, serta hasil verifikasi data oleh Dinas Sosial. Jika DTKS masih aktif, proses bisa selesai dalam 1×24 jam.
Q3: Apakah BPJS PBI dinonaktifkan karena jarang digunakan untuk berobat? Tidak. Penonaktifan BPJS PBI sama sekali tidak berkaitan dengan frekuensi penggunaan layanan kesehatan. Kebijakan ini didasarkan pada pemutakhiran data DTKS dan kesesuaian kriteria penerima bantuan sesuai SK Menteri Sosial.
Q4: Apa yang harus dilakukan jika nama sudah hilang dari DTKS? Peserta yang namanya sudah tidak tercantum dalam DTKS perlu mendaftar ulang melalui mekanisme “Daftar Usulan” di Dinas Sosial kabupaten atau kota. Siapkan dokumen KTP, KK, dan SKTM dari kelurahan untuk memulai proses pendaftaran kembali.
Q5: Berapa iuran BPJS PBI yang harus dibayar peserta setiap bulan? Peserta BPJS PBI tidak perlu membayar iuran apa pun. Iuran sebesar Rp42.000 per orang per bulan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Program ini memang dirancang agar masyarakat tidak mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan secara gratis.
Disclaimer: Informasi dalam artikel ini bersumber dari BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan berbagai sumber resmi yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemerintah. Prosedur reaktivasi dapat berbeda di setiap daerah tergantung kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Untuk informasi terbaru dan paling akurat, pembaca disarankan untuk menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165 atau mengunjungi kantor Dinas Sosial setempat secara langsung.
Status BPJS PBI yang mendadak nonaktif memang dapat menimbulkan kekhawatiran, namun pemahaman yang tepat tentang penyebab dan prosedur reaktivasi akan membantu Anda mengatasi masalah ini dengan cepat. Hal terpenting adalah memastikan data kependudukan selalu valid dan rutin memeriksa status kepesertaan secara berkala.
Bagikan artikel ini kepada keluarga, tetangga, dan kerabat yang membutuhkan informasi seputar BPJS PBI agar semakin banyak masyarakat yang terbantu. Dengan persiapan dan pengetahuan yang memadai, hak layanan kesehatan Anda akan tetap terlindungi.